Tak hanya itu, proses evaluasi oleh tim teknis juga menjadi sorotan. Investigasi awal mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara mekanisme evaluasi dengan dokumen kompetisi yang menjadi acuan resmi dalam lelang.
Lebih serius lagi, muncul dugaan bahwa tim teknis yang terlibat dalam evaluasi tidak memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), yang secara regulatif merupakan syarat wajib dalam sistem pengadaan pemerintah.
Saat dikonfirmasi lebih lanjut terkait legalitas dan sertifikasi tim teknis tersebut, Aprilia Soetopo belum memberikan jawaban hingga berita ini diterbitkan.
Desakan pengusutan pun menguat. Aktivis anti korupsi Sulawesi Utara, Indri Montolalu, menilai dugaan ini tidak bisa dianggap sepele karena berpotensi merugikan keuangan negara.
“Jika sejak awal sudah ada pengkondisian, maka ini berpotensi masuk ranah korupsi. Harus ditelusuri secara menyeluruh,” tegasnya.
Senada, aktivis anti korupsi Eddy Rompas mendesak aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan untuk mengaudit seluruh tahapan lelang, mulai dari mekanisme e-katalog, proses evaluasi, hingga penetapan pemenang.
“APH harus memastikan seluruh proses sesuai aturan. Jika ditemukan pelanggaran, harus ditindak tegas tanpa kompromi,” ujar Rompas.
Sementara itu, Kepala BWS Sulawesi I, Sugeng Harianto, belum berhasil ditemui untuk dimintai keterangan. Kasatker PJPA BWS Sulawesi I, Teddy Sorey, juga belum memberikan tanggapan meski telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. (ARP)
Sebagai media independen, PRONews5.com berkomitmen menyajikan berita akurat dari lapangan. Jika di kemudian hari ditemukan kekeliruan penulisan atau data, redaksi akan melakukan revisi dan klarifikasi sesuai kaidah jurnalisme yang bertanggung jawab.
