Aktivis antikorupsi Eddy Rompas dari Lembaga Investigasi Negara (LIN) menilai bahwa persoalan ini menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan.
“Jika RKA muncul tanpa pembahasan DPRD, itu pelanggaran mekanisme keuangan negara,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa penyidik harus melihat secara menyeluruh peran para pihak.
“Rp1,4 miliar itu uang negara. Harus diusut sampai selesai,” katanya.
Hingga saat ini, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Minahasa B. Hermanto, S.H., M.H belum memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan penyelidikan.
Berdasarkan informasi yang diterima media ini, penyidik Kejari Minahasa masih menelusuri dugaan rekayasa anggaran, alur pencairan, dan peran masing-masing pihak termasuk Ria Suwarno dan Robert Ratulangi.
Dengan adanya anggaran yang muncul tanpa pembahasan, perpindahan jabatan yang dinilai janggal, pencairan penuh, dan hasil pekerjaan yang tidak sesuai, kasus rehabilitasi Gedung DPRD Minahasa ini terus menjadi perhatian sepanjang 2025. (ARP)
Sebagai media independen, PRONews5.com berkomitmen menyajikan berita akurat dari lapangan. Jika di kemudian hari ditemukan kekeliruan penulisan atau data, redaksi akan melakukan revisi dan klarifikasi sesuai kaidah jurnalisme yang bertanggung jawab.
