JAKARTA, PRONews5.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Republik Indonesia, H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd., menerima Penghargaan Pena Emas 2025 dari Forum Pemimpin Redaksi (FPMRI), dalam acara resmi yang digelar di Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum FPMRI, Bernadus Wilson Lumi, dalam rangkaian kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) lintas sektoral antara Kementerian Desa dan sejumlah lembaga negara serta organisasi kemasyarakatan, yang berlangsung di Ballroom Kantor Kemendes RI, Jakarta.
Menurut Wilson, penghargaan ini diberikan karena Yandri Susanto dinilai sebagai salah satu tokoh yang memiliki kontribusi nyata dalam memperkuat ekosistem media dan keterbukaan informasi publik, terutama dalam mendukung jurnalisme pembangunan.
“Penghargaan Pena Emas adalah bentuk apresiasi tertinggi dari para pemimpin redaksi media nasional kepada figur publik yang aktif menjalin kerja sama dengan media, serta berperan besar dalam mendorong transparansi informasi dan literasi pembangunan,” ujar Wilson Lumi.
FPMRI menilai bahwa selama menjabat sebagai Mendes PDTT, Yandri konsisten mendorong sinergi positif antara kementeriannya dan media, khususnya dalam menyampaikan capaian pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta isu-isu strategis di kawasan tertinggal dan transmigrasi.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri Desa Riza Patria, pejabat tinggi madya Kemendes, serta perwakilan dari lembaga negara seperti BKKBN, Komisi Informasi Pusat, DPD RI, serta organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam mitra strategis pembangunan desa.
Penyerahan penghargaan ini menjadi simbol bahwa komunikasi publik yang sehat antara pemerintah dan media adalah fondasi demokrasi. Tidak hanya membangun narasi positif pembangunan, tetapi juga memperkuat kontrol sosial yang bertanggung jawab.
“Kami berharap sinergi antara Kemendes dan media akan terus menjadi contoh kolaborasi yang produktif dalam mempercepat kemajuan desa, menanggulangi ketimpangan wilayah, dan mendorong inklusi informasi hingga ke pelosok negeri,” tutup Wilson.
[**/ARP]
