MANADO, PRONews5.com– Gelombang desakan publik terhadap aparat penegak hukum terus bergulir menyusul mencuatnya dugaan penyalahgunaan dana Peran Serta Masyarakat (PSM) dan dana sewa kantin di SMK Negeri 3 Manado.
Sejumlah orang tua murid, aktivis antikorupsi, dan masyarakat Sulawesi Utara secara terbuka meminta Polda Sulut segera mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas oknum kepala sekolah yang diduga terlibat.
Desakan itu dilatarbelakangi temuan investigatif media dan kesaksian sejumlah sumber internal sekolah yang menunjukkan adanya aliran dana PSM dan sewa kantin yang tidak melalui mekanisme resmi serta diduga masuk ke rekening pribadi Kepala Sekolah SMKN 3 Manado, Sylvia Ransulangi.
“Ini bukan sekadar pelanggaran etik, ini soal korupsi uang rakyat. Kalau tidak segera diusut, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan hukum akan hancur,” ujar seorang aktivis antikorupsi Sulut.
Masyarakat menilai, dugaan praktik gelap yang terjadi di lingkungan pendidikan ini sangat bertentangan dengan semangat pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang dalam berbagai kesempatan telah menegaskan komitmen kuat dalam memerangi korupsi hingga ke akar-akarnya.
Dalam amanatnya pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, Selasa (2/6/2025), di Gedung Pancasila, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto dengan lantang menyebut bahwa korupsi masih menjadi musuh utama bangsa, dan menuntut rakyat untuk tidak tinggal diam.
“Kekayaan kita sangat besar, tetapi terlalu banyak maling-maling yang mencuri uang rakyat. Kalau ada bukti, segera siarkan. Jangan diam. Laporkan!” tegas Presiden Prabowo di hadapan para menteri dan tokoh nasional.
Seruan Presiden ini menjadi amunisi moral bagi masyarakat Sulawesi Utara untuk bersuara lantang dan menuntut tindakan konkret dari aparat hukum.
Mereka berharap Polda Sulut tidak tinggal diam dan segera memeriksa semua pihak yang terlibat, mulai dari kepala sekolah, bendahara, pengelola dana, hingga penyewa kantin.
“Ini saatnya polisi membuktikan keberpihakan pada rakyat. Presiden sudah beri perintah terbuka: jangan beri ruang bagi korupsi. Kalau tidak ada tindakan, sama saja melawan komitmen Presiden,” tambah seorang orang tua siswa.
Dalam konteks dunia pendidikan, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara dan masyarakat, tetapi juga merusak moral generasi penerus bangsa.
Dana PSM dan sewa kantin yang seharusnya digunakan untuk menunjang fasilitas dan kegiatan siswa, justru diduga dipakai untuk kepentingan pribadi tanpa transparansi.
Sumber internal sekolah menyebutkan, ada bukti kuat berupa transfer ke rekening pribadi, kwitansi penarikan tunai, serta kesaksian staf yang siap dibawa ke aparat penegak hukum.
“Kalau memang kepala sekolah tidak bersalah, tunjukkan saja bukti pertanggungjawaban. Kenapa malah menghindar saat diminta dokumen?” kata seorang sumber terpercaya media ini di Manado.
Masyarakat meminta agar Polda Sulut tidak menunggu laporan resmi, melainkan segera melakukan penyelidikan aktif berdasarkan pemberitaan, bukti awal, dan kesaksian yang beredar luas.
Mereka juga mendorong agar kasus ini dibuka secara transparan ke publik, demi menghindari praktik impunitas di sektor pendidikan.
Desakan ini juga menjadi bagian dari upaya bersama membumikan nilai-nilai Pancasila—sebagaimana ditekankan Presiden—terutama dalam hal keadilan sosial dan integritas pejabat publik.
“Kami tidak ingin sekolah menjadi ladang pungli terselubung. Kami ingin pemimpin yang jujur, bukan yang bermain dengan uang rakyat. Jangan abaikan perintah Presiden Prabowo,” tegas seorang warga.
Pesan kuat Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bahwa tugas melawan korupsi adalah panggilan nasional, bukan hanya tugas KPK atau polisi semata.
“Kita ingin Indonesia yang bersih, kuat, dan jujur. Kita ingin pemimpin yang amanah, bukan yang menipu rakyat,” tandas Presiden dalam pidato penutupnya.
Kini, bola panas berada di tangan Polda Sulut. Masyarakat menanti langkah nyata: penyelidikan, pemeriksaan, dan penegakan hukum terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan dana publik—di sekolah, atau di manapun.
[**/ARP]
