Kasus ini semakin memunculkan spekulasi tentang adanya praktik korupsi dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Pembangunan jalan yang seharusnya meningkatkan ekonomi daerah justru terancam gagal akibat penyimpangan yang terjadi.
Koalisi Ormas Sulut berharap agar Menteri PUPR dapat segera menanggapi desakan mereka dan menurunkan tim khusus untuk melakukan audit dan memeriksa langsung kondisi lapangan.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala BPJN Sulut, Handiyana, S.T., M.T., M.Sc, belum memberikan tanggapan terhadap konfirmasi yang dilakukan oleh media terkait masalah ini.
Proyek preservasi jalan dengan anggaran yang sangat besar ini diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap ekonomi daerah.
Namun, tanpa adanya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaksanaan proyek, pembangunan infrastruktur justru akan menjadi sarana bagi penyimpangan dan korupsi yang merugikan masyarakat dan negara.
[**/ARP]
