BITUNG, PRONews5.com – Konflik dualisme kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) akhirnya mencapai titik damai. Dua kubu yang berselisih, yakni pihak Voucke Lontaan dan Vanny Loupatty, sepakat berdamai dan mencabut laporan masing-masing di Polda Sulut, menandai berakhirnya polemik yang sempat memecah organisasi wartawan tertua di Indonesia itu.
Kesepakatan damai itu tercapai dalam rapat penyelesaian dualisme PWI Sulut yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin (20/10/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Tim Penyelesaian Dualisme PWI se-Indonesia, yang terdiri dari Ketua Mirza Zulhadi, Wakil Ketua Atal S. Depari, serta anggota Hilman Hidayat dan Kadirah.
Dalam rapat tersebut, kedua kubu menyampaikan komitmen untuk mengakhiri perbedaan dan menegakkan kembali semangat persatuan di tubuh PWI Sulut.
“Besok saya akan ke Polda Sulut untuk mencabut laporan saya, sebagai tanda keseriusan menjaga persatuan PWI,” ujar Vanny Loupatty dengan tegas.
Pernyataan senada juga disampaikan oleh Voucke Lontaan, yang memastikan akan melakukan hal yang sama demi menuntaskan konflik internal tersebut.
Tim penyelesaian dari PWI Pusat menyambut baik langkah rekonsiliasi itu. Dalam forum tersebut, ditegaskan pula bahwa sesuai hasil rekomendasi Kongres PWI 2025 di Cikarang, kepengurusan yang sah di Sulut adalah di bawah pimpinan Voucke Lontaan.
“Namun pengurus yang sah wajib mengakomodasi teman-teman lainnya untuk bersatu kembali. Silakan Bang Vanny dan Bang Voucke bekerja sama membesarkan PWI Sulut,” pesan Kadirah mewakili tim pusat.
Sebagai tindak lanjut, kepengurusan yang sah diberi waktu satu minggu untuk menggelar rapat pleno guna mengakomodasi anggota dari pihak Vanny Loupatty agar dapat bergabung kembali dalam struktur organisasi. Hasil rapat tersebut akan dilaporkan resmi ke PWI Pusat.
Penyelesaian dualisme ini juga diharapkan menjadi langkah awal menuju konsolidasi PWI hingga ke kabupaten/kota se-Sulut, dengan semangat persatuan, profesionalisme, dan kekeluargaan.
Tim Penyelesaian Dualisme sendiri dibentuk oleh Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, sebagai amanat langsung dari Kongres PWI 2025.
Tim ini bertugas menuntaskan seluruh permasalahan dualisme organisasi di provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.
Dengan berakhirnya dualisme di Sulut, PWI Pusat berharap langkah damai yang ditempuh kedua kubu dapat menjadi teladan bagi daerah lain dalam menyelesaikan konflik organisasi secara dialogis, demokratis, dan bermartabat demi menjaga marwah PWI sebagai rumah besar wartawan Indonesia.
[**/ARP]
